Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pada Sekarang Ini

A. Kriteria Pemerintahan Demokrasi

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan. Tetapi masih dapat dikatakan sukses.

Di pemilu presiden 2004, terjadi pergantian kekuasaan dari Megawati Soekarno Putri ke Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu presiden 2004 menjadi tonggak sejarah kehidupan politik di Indonesia karena inilah kali pertama rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Setelah suksesnya Pemilu tahun 2004, mulai bulan Juni 2005 lalu di 226 daerah meliputi 11 propinsi serta 215 kabupaten dan kota, diadakan Pilkada untuk memilih para pemimpin daerahnya. Sehingga warga dapat menentukan peminpin daerahnya menurut hati nuraninya sendiri. Tidak seperti tahun tahun yang dahulu yang menggunakan perwakilan dari partai. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini muncul penyimpangan penyimpangan. Mulai dari masalah administrasi bakal calon sampai dengan yang berhubungan dengan pemilih.

Adanya pemilu merupakan salah satu dari ciri-ciri atau kriteria pemerintahan demokrasi, berikut merupakan ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi menurut beberapa ahli politik :

a. Wikipedia

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

b. Prof. Dr. H. Amien Rais

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

2. Persamaan di depan hukum

3. Distribusi pendapatan secara adil

4. Kesempatan pendidikan yang sama

5. Kebebasan mengeluarkan pendapat, persuratkabaran, berkumpul, dan beragama (Amien Rais menyebutnya ‘Empat Kebebasan’)

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi

7. Mengindahkan fatsoen

8. Kebebasan individu

9. Semangat kerjasama

10. Hak untuk protes

c. Rule of Law

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals)

3. Pemilihan umum yang bebas.

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

6. Pendidikan kewarganegaraan (civil education)

d. Henry B. Fayo

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyatakat yang sedang berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

6. Menjamin tegaknya keadilan

Melihat ciri atau kriteria diatas tersebut, dapat kita lihat bahwa para ahli ilmu politik dalam menjelaskan ciri pemerintahan demokrasi lebih menekankan pada pengakuan HAM, kebebasan dan keadilan.

B. Pelaksanaan Demokrasi Saat Ini

Di pemilu presiden 2004, terjadi pergantian kekuasaan dari Megawati Soekarno Putri ke Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah awal dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab dipanggil SBY, dari seorang menteri menjadi seorang Presiden. SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden 2004. Saat ini, SBY juga masih menjabat menjadi presiden periode 2009-2014 dengan didampingi oleh Boediono sebagai wakil presiden.

Sekarang, sudah delapan tahun pemerintahan SBY, banyak pro dan kontra yang mengiringi perjalanan pemerintahan SBY. Salah satunya yang disorot adalah pelaksanaan pemilu 2009. Pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh pemerintahan SBY menjadi sorotan karena banyaknya masalah yang ada. Pemilu 2009 ini telah menghabiskan uang rakyat lebih dari Rp 14 triliun untuk pesta demokrasi. Pemilu 2009 dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2004 maupun 1999. Dari masalah teknis dan pemutakhiran data pemilih yang jauh dari semestinya hingga rendahnya partisipasi rakyat dalam memilih para wakil rakyat untuk menentukan kebijakan Trias Politica. Besarnya angka golput, akan menurunkan keabsahan sistem pemerintah kedepan. Sehingga jalannya roda pemerintahan akan tidak “afdhal” alias cacat amanat rakyat. Berikut merupakan hasil pemilu legislatif 2009 menurut KPU :

9 Partai yang memenuhi threshold 2.5% suara nasional

1. P Demokrat : 21,703,137 = 20.85%

2. P Golkar : 15,037,757 =14.45%

3. PDIP : 14,600,091 = 14.03%

4. PKS : 8,206,955 = 7.88%

5. PAN : 6,254,580 = 6.01%

6. PPP : 5,533,214 = 5.32%

7. PKB : 5,146,122 = 4.94%

8. Gerindra : 4,646,406 = 4.46%

9. Hanura : 3,922,870 = 3.77%

Total suara yang masuk adalah 104.099.785 dari seharusnya sekitar 171 juta hak suara masyarakat. Atau angka golput mencapai 39%. Dengan memasukkan parameter masyarakat yang tidak dapat memilih karena DPT yang mencapai 10-20 penduduk, maka total golput secara absolut terhadap warga yang memilih hak untuk memilih mencapai sekitar 40%. Artinya gabungan partai-partai besar seperti Partai Demokrat, PDIP, Golkar (totalnya sekitar 29.4%) memiliki dukungan real yang jauh lebih kecil dari jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput).

Setidaknya ada 3 faktor utama meningkatnya Golput 2009 yakni :

1. Teknis : Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Salah satu tugas utama KPU dan Pemerintah adalah menyukseskan Pemilu 2009 seperti dalam amanat UUD 1945 serta UU 10 tahun 2008. Namun, ironisnya meski kita telah merdeka lebih 6 dekade dan telah menjalani reformasi lebih 10 tahun, masalah mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Banyak mahasiswa, buruh migran, dan warga pindahan yang seharusnya mendapat hak untuk memilih justru tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU. Setidaknya lebih kurang 1 juta mahasiswa di perguruan tinggi, jutaan buruh migran beserta keluarganya di kota-kota, serta warga yang baru pindahan tidak dapat memilih karena dipersulit dalam mengurus DPT, seperti kartu A5. Kebanyakan mahasiswa tidaklah apatis, mereka justru ingin memilih untuk merubah bangsa ini.

2. Sikap Apatis

Tidak sedikit masyarakat yang apatis terhadap golput Pemilu di negeri ini. Umumnya, masyarakat yang apatis adalah golongan masyarakat miskin atau perantauan. Hal ini karena mereka beranggapan siapapun partai yang menang, kehidupan mereka tidak berubah dan bahkan kehidupan mereka bertambah miskin atau dimiskinkan. Sehingga, golongan masyarakat ini lebih memilih bekerja daripada libur untuk contreng. Dan angka masyarakat apatis semakin tinggi, dikarenakan banyaknya politisi partai yang mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan masyarakat. Ketika menjelang Pemilu, para petinggi partai gencar menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar untuk iklan janji dan janji. Namun ketika berkuasa, mereka asyik mengeruk kebijakan yang menghasilkan keuntungan untuk pribadi dan partai.

3. Konsep Ideologis

Angka masyarakat yang golput dari ideologis tidak meningkat sepesat masyarakat apatis ataupun terkendala masalah teknis. Umumnya masyarakat golongan ideologis golput berasal dari kalangan cendekiawan level atas yang alasan sistem politik yang buruk hingga landasan religius. Kebobrokan dan skandal yang sering disiarkan media TV semakin menguatkan keyakinan ideologis masyarakat ini yang mengatakan “memilih partai berarti memilih keburukan, karena tidak ada partai yang baik dan benar”.

Sebenarnya, indikasi meningkatnya angka golput sudah dirilis sejak akhir tahun 2008 oleh berbagai lembaga, namun KPU dan Pemerintah tampaknya tidak menggubris masalah ini. Jika saja pemerintah mau mendengar masukan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat serta memfollow-upnya, maka mungkin saja pemenang Pemilu 2009 bukan “Partai Golput”. Melihat gejala apatis dan teknis DPT, seharusnya pemerintah dan KPU tanggap mengeluarkan kebijakan merakyat dengan “menyambut bola” atau hak masyarakat untuk memilih. Apa salahnya, jika kriteria seorang pemilih seperti buruh migran atau mahasiswa perantauan adalah KPT dan KTM (kartu tanda mahasiswa) dengan bekerja sama dengan institusi perusahaan atau perguruan tinggi. Sekali lagi, tampaknya KPU enggan turun ke bawah, enggan melayani sepenuhnya padahal 14 triliun uang rakyat telah digunakan dan salah satunya adalah untuk membayar gaji mereka.

Melalui beberapa survei oleh beberapa lembagai survei, salah satunya lembaga riset Jaringan Suara Indonesia (JSI). JSI mengeluarkan rilis survei yang menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sejak Januari 2010 sampai Oktober 2011, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden dan wakil presiden terus mengalami penurunan. Angka kepuasan pada Januari 2010 sebesar 70 persen, Oktober 2010 sebesar 62 persen, dan Oktober 2011 ini tinggal 53,2 persen. Kasus yang menyita publik dan secara langsung dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan SBY adalah kasus Bank Century mendapat porsi 73,1 persen, kasus suap Wisma Atlet SEA Games 65,1 persen, dan kasus kecelakaan kapal di sejumlah perairan 61,9 persen. Kasus-kasus tersebut dianggap tidak ditangani dengan baik dan tuntas.

Berbagai kasus tersebut, diperparah dengan tidak terealisasinya janji kampanye SBY dan Boediono pada pemilu 2009. Semua hal itu semakin melemahkan kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY dan Boediono. JSI mencatat, dari 15 janji kampanye SBY-Boediono, setidaknya delapan di antaranya memperoleh angka merah karena tidak terealisasi. Kedelapan janji kampanye SBY-Boediono yang tidak terealisasi itu adalah soal pemeliharaan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan daerah, pembangunan perumahan rakyat dan rusun, reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan pengentasan pengangguran.

C. Penutup

Pemerintahan SBY adalah hasil dari pemilu 2004 yang merupakan presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dan pada pemilu 2009, SBY terpilih lagi menjadi presiden. Banyak masalah atau kasus yang terselesaikan oleh pemerintahan SBY, tetapi banyak juga kasus yang belum terselesaikan seperti yang disebutkan diatas tadi. Seperti kasus pemilu 2009 tadi. Salah satu kriteria pemerintahan demokrasi adalah persamaan hak untuk warga negara untuk segala bidang, tapi bagaimana bisa disebut pemerintahan demokrasi bila untuk memilih dalam pemilu saja dipersulit? Kasus Bank Century menunjukan bahwa belum ada transparansi dan keterbukaan informasi untuk rakyat. Karena kasus itu seperti “disembunyikan” keberadaannya oleh pemerintah.

Kita boleh kecewa terhadap pemerintahan saat ini, tapi kita tak boleh kehilangan harapan atau pesimis terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik harus percaya dan mendukung pemerintah. Intinya, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pemerintah, untuk mengantisipasi tantangan ke depan

Sumber Referensi :

  1. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
  1. http://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/10/hasil-pemilu-2009-partai-golput-menjadi-pemenang/
  2. http://www.adipedia.com/2011/04/perkembangan-demokrasi-di-indonesia.html
  3. http://politik.vivanews.com/news/read/258043-survei–publik-makin-tak-puas-pemerintah-sby
  4. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi