KEKUASAAN MENURUT KONSEP BUDAYA JAWA

 

Di antara konsep politik yang paling banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Bahkan pada suatu ketika politik (politics) dianggap identik dengan kekuasaan.

Setiap masyarakat, maupun setiap bangsa pasti memiliki konsep tentang kekuasaan (power). Konsep kekuasaan antara masyarakat (bangsa) yang satu dengan masyarakat (bangsa) yang lain sudah tentu berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan latar belakang sosial-budaya dan pandangan hidup mereka yang berbeda. Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, tentu terdapat bermacam konsep tentang kekuasaan. Oleh karena itu, sebelum memasuki analisis tentang konsep kekuasaan Jawa, baiknya kita membicarakan terlebih dahulu beberapa aspek dan sifat kekuasaan secara umum.

  1. a.      Pengertian Kekuasaan

Ada beberapa definisi tentang kekuasaan, berikut arti kekuasaan menurut para ahli :

  1. Harold D. Laswell (1950)

Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.

  1. Barbara Goodwin (2003)

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

  1. Miriam Budiarjo (2002)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

  1. Ramlan Surbakti (1992)

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang memperngaruhi.

  1. Talcott Parsons (1957)

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Sedangkan kesimpulan mengenai definisi kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh.

  1. b.      Kekuasaan Raja dalam Konsep Budaya Jawa

Sejak kebudayaan Hindu masuk dan berkembang di Indonesia, konsep kekuasaan Raja mulai diperkenalkan di Nusantara ini. Konsep kekuasaan raja di Jawa dikembangkan dalam konsep kekuasaan Jawa. Kekuasaan raja menurut konsep Jawa adalah absolut (mutlak), yang dalam bahasa pedalangan dikatakan ”gung binthara bau dhendha nyakrawati” yang artinya adalah sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia. Dalam konsep kekuasaan jawa tersebut, pemberian kekuasaan yang besar kepada seorang raja harus diimbangi dengan ketentuan bahwa raja harus bijaksana. Selain itu, tugas raja adalah menjaga keteraturan dan ketenteraman hidup rakyatnya demi tercapainya suasana aman dan sejahtera. Konsep kekuasaan jawa, disebut juga doktrin ajaran keagungan binatharaan. Apabila kekuasaan dan tugas seorang raja termuat dalam ajaran tersebut dipraktekkan secara tepat, maka rakyat tidak akan mempersoalkan kekuasaan raja yang besar itu pantas atau tidak. Bagi orang Jawa yang menganut konsep tersebut, tidak ada pilihan lain sikap yang harus diambil kecuali ”ndherek ngarsa dalem” (terserah kehendak raja). Seorang raja yang berkuasa, belum tentu rakyatnya akan menaati segala aturannya. Oleh karena itu, seorang raja perlu hal-hal yang dapat mendukung kedudukan, kemuliaan dan kekuasaan besar yang digenggamnya. Seperti mempunyai dan menunjukkan pusaka sebagai sumber kesaktian dan kewibawaannya sehingga rakyat menganggap dia adalah sosok yang tepat untuk dijadikan sebagai seorang ”raja”.  Bagi masyarakat Jawa, tidak dapat dipahami bila seorang raja tidak mempunyai pusaka. Karena tanpa pusaka, sulit bagi rakyat untuk mendukung rajanya, sebab pusaka dianggap sebagai salah satu sumber kesaktian seorang raja. Dengan menguasai berbagai sumber kesaktian, maka raja dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi pengikutnya. Berikut beberapa tanda kekuasaan raja Jawa menurut Moedjanto (1990: 104):

1)      Luas wilayah kerajaannya,

2)      Luasnya atau banyaknya raja taklukkan dan berbagai barang persembahan      yang diberikan oleh raja taklukan,

3)      Kesetiaan para punggawa dan kehadiran mereka dalam paseban yang digelar  pada waktu-waktu tertentu,

4)      Kemeriahan upacara kerajaan dan perlengkapan upacara/pusaka dalam upacara tersebut,

5)      Besarnya bala tentara dan perlengkapan perangnya,

6)      Kekayaan, gelar-gelar yang disandangnya dan kemasyhurannya,

7)      Seluruh kekuasaan menjadi satu di tangannya tanpa ada yang menandingi.

Dalam konsep kekuasaan jawa, kekuasaan yang besar tadi harus diimbangi dengan kewajiban yang dirumuskan dalam kalimat ”berbudi bawa leksana, ambeg adil para marta” (budi luhur mulia dan bertindak adil terhadap sesamanya). Raja yang dikatakan baik adalah raja yang menjalankan kekuasaannya dalam keseimbangan antara wewenangnya yang besar dengan kewajiban yang besar pula. Kekuasaan yang besar di satu pihak dan kewajiban yang seimbang di lain pihak, merupakan inti konsep kekuasaan.

  1. c.       Perbedaan Konsep Kekuasaan Budaya Jawa dengan Konsep Kekuasaan Barat

Konsep kekuasaan antara masyarakat (bangsa) yang satu dengan masyarakat (bangsa) yang lain sudah tentu berbeda-beda, sehingga antara dunia barat (Eropa, AS) dengan dunia timur khususnya Jawa sangat berbeda bahkan saling bertolak belakang. Secara garis besarnya, konsep kekuasaan menurut budaya jawa ada 3 yaitu :

  1. Kekuasaan itu konkrit.
  2. Sumber kekuasaan bersifat satu (Tuhan).
  3. Kekuasaan bersifat tetap.

Sedangkan konsep kekuasaan menurut barat yaitu :

  1. Kekuasaan bersifat abstrak.
  2. Sumber kekuasaan bersifat majemuk.
  3. Jumlah kekuasaan tidak terbatas.

Sedangkan perbedaan konsep kekuasaan menurut budaya jawa dengan barat dapat dikatakan sebagai berikut :

  1. Perbedaan dalam menentukan sifat kekuasaan,

Barat memandang bahwa kekuasaan itu abstrak. Sedangkan jawa menganggap kekuasaan itu konkrit karena kekuasaan itu adalah bentuk realitas, seperti kekuatan yang ada dalam benda-benda.

  1. Perbedaan dalam menentukan sumber kekuasaan,

Barat menilai sumber kekuasaan itu bisa dari mana saja. Sedangkan jawa beranggapan bahwa sumber kekuasaan itu hanya satu, yakni dari Tuhan.

  1. Perbedaan dalam menentukan jumlah kekuasaan,

Barat menilai bahwa jumlah kekuasaan itu tidak tetap dan tak terbatas karena mereka beranggapan bahwa kekuasaan itu bisa dari mana saja. Sedangkan jawa memandang jumlah kekuasaan itu tetap, mereka menganggap kekuasaan bukan dari interaksi. Dan juga alam semesta tidak bertambah luas atau sempit sehingga jumlah kekuasaan itu tetap, tidak tambah tidak juga berkurang.

  1. d.      Kesimpulan

Kekuasaan dalam  konsep budaya Jawa memiliki sifat absolut (mutlak), raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam konsep kekuasaan jawa tersebut, pemberian kekuasaan yang besar kepada seorang raja harus diimbangi dengan ketentuan bahwa raja harus bijaksana. Selain itu, tugas raja adalah menjaga keteraturan dan ketenteraman hidup rakyatnya demi tercapainya suasana aman, tertib, makmur dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sumber Internet  :