1. 1.     Pengertian Paradigma Administrasi Negara

 

Paradigma

Paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dikehidupan sehari-hari. Secara sederhana Mustopadidjaja (2001) mengartikan paradigma adalah sebagai “teori dasar “ atau cara pandang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, berisikan teori  pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisasi dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.

Secara umum paradigma diartikan sebagai :

  • Cara kita memandang sesuatu (point of view), sudut pandang, atau keyakinan (believe).
  • Cara kita memahami dan menafsirkan suatu realitas.
  • Paradigma seperti ‘peta’ atau ‘kompas’ di kepala. Kita melihat atau memahami segala sesuatu sebagaimana yang seharusnya.

American Heritage Dictionary merumuskan paradigma sebagai :

  • Serangkaian asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang diyakini oleh suatu komunitas dan menjadi cara  pandang suatu realitas ( A set of assumptions, concepts, and values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them)

Thomas Kuhn :

Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Berdasarkan locus dan focus administrasi negara, Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi lima, yaitu :

  1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi

Fokus ilmu administrasi negara hanya terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah.

  1. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi

Prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk dari organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

  1. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Dikotomi antara politik dan administrasi tidak realistis dan prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak dapat berlaku universal.

  1. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Fokus utama paradigma ini adalah pada teori organisasi untuk memahami perilaku organisasi dari sudut pandang sosial dan ilmu manajemen.

  1. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Paradigma ini mengidentifikasi diri dengan masalah dan kepentingan publik sebagai lokus, dan teori organisasi, ilmu manajemen, dan kebijakan publik sebagai fokus.

  1. 2.     Perbedaaan Administrasi Negara Lama dengan Administrasi Negara Baru

 

Administrasi Negara Lama

Merupakan awal perkembangan studi Administrasi negara dengan tokoh Wodrow Wilson yang terkenal dengan konsepnya yaitu Dikotomi Politik-Administrasi. Proses pembuatan kebijakan adalah proses politik sedangkan pelaksanaan kebijakan adalah proses administrasi. Istilah publik dalam Administrasi Negara Lama diartikan sebagai negara sehinggga membuat administrasi negara hanya terfokus pada organisasi dan manajemen internal dari aktivitas-aktivitas pemerintah, seperti anggaran negara, manajemen kepegawaian, dan pelayanan jasa saja

Administrasi Negara adalah ilmu sosial yang dinamis, setiap saat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Berbagai aspek administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak peradaban manusia mulai terstruktur.

Administrasi Negara Baru

Muncul pada tahun 1970-an, konsep ini merupakan kritik terhadap konsep paradigma administrasi negara lama. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu, tiga administrasi publik harus mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.

Perbedaaan Administrasi Negara Lama dengan Administrasi Negara Baru

Perbedaaan Administrasi Negara Lama dan Administrasi Negara Baru dapat dilihat dengan tabel berikut ini:

Pengertian

Administrasi Negara Lama

Administrasi Negara Baru

Publik Diartikan sebagai government atau negara saja
  • Pemerintah atau negara hanya salah satu aspek penting dari publik
  • Publik berarti keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik.
AdministrasiPublik Menggambarkan manajemen urusan publik atau aspek implementasi dari hukum-hukum negara atau kebijakan publik. Administrasi dan implementasi merupakan keseluruhan aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktivitas publik yang bersifat kolektif.
Fokus
  • Organisasi dan manajemen internal atau aktivitas-aktivitas pemerintah
  • Eksekutif atau administrasi pemerintahan di tingkat pusat sampai daerah.
  • Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucrasy)
  • Hirarki dan spesialis
  • Penetapan manajemen ilmiah/prinsip-prinsip
  • Pemisahan politik dan administrasi
  • Orientasi eksternal
  • Pola-pola organisasi manusia seperti nilai-nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai itu diekspresikan.
  • Bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi sukarela, organisasi non-profit, organisasi bisnis, dan organisasi pemerintah.
  • Bagaimana interaksi antara organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi bisnis.
  • Bagaimana lembaga pemerintah membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah.
Nilai
  • Efisiensi
  • Ekonomi
  • Efektivitas
  • Keadilan
  • Transparansi
  • Responsivitas
  • Akuntabilitas publik
  • Partisipasi
Relasi Organisasi Atasan dan bawahan (hirarki formal)
  • Principal dan agent (kontraktual)
  • Meliputi juga “shadow bureaucrasy
  • Pemerintah sebagai supervisor dan fasilitator
Struktur
  • Birokratis
  • Mekanisme komando dan kontrol
  • Non birokratis
  • Network
  • Desentralisasi
  • Tawar-menawar (bargaining) dan persuasi
Hakekat Manusia Makhluk yang mekanistik
  • Makhluk rasional yang bisa melakukan “rational choice
  • Individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya karena itu lebih suka berada di bawah sistem pasar bebas
  1. 3.     Perbedaan New Public Management dan New Public Service

New Public Management

Mulai tahun 1990-an ilmu administrasi publik mengenalkan paradigma baru yang sering disebut New Public Management (Hood, 1991). Walaupun juga disebut dengan nama lain misalnya Post-bureaucratic Paradigm (Barzeley, 1992), dan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), tetapi secara umum disebut New Public Management karena berawal dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Prinsip dasar paradigma New Public Management adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis (run government like a business atau market as solution to the ills in public sector).

Ide atau prinsip dasar paradigma New Public Management (Dernhart dan Dernhart, 2003) adalah :

  1. Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik.
  2. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar, dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar.
  3. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah
  4. steer not row” artinya birokrat tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi.
  5. New Public Management menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

New Public Service

Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul “The New Public Service : Serving, not Steering” yang terbit tahun 2003. Menurut paradigma New Public Service, menjalankan pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (customer) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik (serving).

Denhardt dan Denhardt merumuskan prinsip-prinsip New Public Service yang memiliki diferensiasi dengan prinsip-prinsip New Public Management. Ide atau prinsip dasar paradigma  New Public Service adalah :

  1. Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah (legitimate) negara.
  2. Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.
  3. Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya.
  4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.
  5. Menyadari komplekstitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat.
  6. Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
  7. Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.

Perbedaan New Public Management dan New Public Service

Dilihat dari teori yang mendasari munculnya New Public Service, nampak bahwa New Public Service mencoba mengartikulasikan berbagi teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari berbagai aspek, menurut Denhardt dan Denhardt paradigma New Public Service memiliki perbedaan karakteristik dengan dan New Public Management.

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Diferensiasi New Public Management dan New Public Service

 

Aspek

New Public Management

New Public Service

Dasar teoritis danfondasi epistimologi Teori ekonomi Teori demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku Manusia Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man) Rasionalitas strategis atau rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
Konsepkepentingan publik Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu Kepentingan publikadalah hasil dialogberbagai nilai
Responsivitasbirokrasi publik Customer Citizen’s
Peran pemerintah Steering Serving
Pencapaian tujuan Organisasi privat dan nonprofit Koalisi antarorganisasi publik, nonprofit dan privat
Akuntabilitas Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan) Multiaspek: akuntabilitashukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Diskresi administrasi Diskresi diberikan secara luas Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab
Struktur organisasi Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadapmotivasi pegawaidan administrator Semangat entrepreneur Pelayanan publik dengankeinginan melayanimasyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29)

Sumber Referensi :

  1. http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/
  2. http://dinoyudha.wordpress.com/2009/05/14/penerapan-new-public-management-di-indonesia-sebuah-opini/
  3. http://kouzinet.blogspot.com/2010/03/teori-administrasi-negara.html
  4. wayuguci.edublogs.org/files/2010/10/Isi1.doc
  5. http://kerjaituindah.blogspot.com/2011/06/paradigma-ilmu-administrasi-negara_28.html
About these ads